Pasar Properti

Eigendom Adalah Bukti Milik Zaman Hindia Belanda

Apa itu Eigendom? Eigendom adalaah tanda bukti sah jaman belanda yang menunjukkan bahwa nama yang tertera di dokumen tersebut adalah pemilik atas tanah dan atau properti yang tertera di dokumen tersebut. Sebenarnya, hak atas tanah ini diterbitkan pada zaman Belanda untuk orang Indonesia. Dalam buku 'Kamus Hukum' terbitan Indonesia Legal Center Publishing, eigendom berarti hak milik mutlak. Sedangkan definisi kepemilikan dalam konteks hak ini memiliki arti kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi. Definisi ini mirip dengan definisi kekayaan, baik pribadi atau publik.

Contoh Surat Eigendom, bukti sah kepemilikan properti jaman belanda yang menunjukkan bahwa nama yang tertera di dokumen tersebut adalah pemilik atas tanah dan atau properti yang tertera di dokumen tersebut
Dokumen Eigendom atas tanah barat yang dikeluarkan oleh kolonial Hindia Belanda

Hukum pertanahan pada masa kolonial Hindia Belanda menggunakan sistem hukum tanah barat yang berkonsepsi individualistis. Hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak milik pribadi yang disebut hak eigendom (Harsono, 2003: 184).

Hak eigendom adalah salah satu hak atas tanah yang berlaku sebelum Undang-Undang Pokok Agraria, dan setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sesuai dengan ketentuan konversi Pasal I, hak tersebut dikonversi menjadi hak milik kecuali pemegang hak eigendom tersebut tidak memenuhi syarat. Tetapi dalam kenyataanya hak-hak tanah Eigendom ini banyak menimbulkan kasus sengketa di Indonesia. Untuk itu harus segera dikonversi ke SHM (Surat Hak Milik) yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Karena Eigendom ini hanya berlaku untuk hukum tanah barat.

Dokumen Eigendom Verponding, Surat kepemilikan tanah yang biasanya sebagai bukti bayar pajak tanah dan bangunan di jaman kolonial belanda
Surat Verponding yang jika dikiaskan dengan hukum sekarang berarti bukti buyar pajak tanah dan bangunan
Contoh bukti Bbayar Eigendom Verponding, hak atas tanah dan bangunan yang berlaku di zaman Hindia Belanda
Contoh bukti pembayaran Eigendom Verponding di zaman Hindia Belanda

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Pokok Agraria, maka terjadi unifikasi hukum pertanahan Indonesia. Hak-hak atas bekas hak barat (termasuk Eigendom) dikonversi dengan hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Definis konversi disini adalah perubahan berdasarkan persamaan isi dan kewenangan yang ada pada hak atas tanah yang lama dengan hak atas tanah yang baru yang disesuaikan menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

Perlu sobat properti ketahui, sebelum negara kita tercinta Indonesia merdeka, ada dua hukum yang berlaku dalam kepemilikan tanah di Nusantara. Pertama hak tanah adat dan yang kedua hak barat. Hukum hak tanah adat yang berlaku misalnya seperti hak tanah ulayat, tanah milik, tanah usaha, tanah gogolan, tanah bengkok, tanah agrarisch eigendom, dan lain-lain (Soetojo, 1961: 62). Sedangkan tanah-tanah barat ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum pertanahan barat, berlaku untuk orang barat/Eropa seperti hak eigendom, erfpacht, opstal, dan gebruik.

Setelah unfikasi hukum tanah di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, hak erfpacht dirubah menjadi hak guna usaha, hak opstal menjadi hak guna bangunan, hak gebruik menjadi hak pakai dengan berbagai syarat dan ketentuan yang mengaturnya. hak eigendom dirubah menjadi hak milik dengan syarat pemiliknya berkewarganegaraan Indonesia pada tanggal 24 September 1960 yang dibuktikan dengan surat kewarganegaraannya selambat-lambatnya dalam jangka waktu enam bulan sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu sampai 24 Maret 1960. Jika tidak memenuhi syarat itu maka akan dirubah menjadi hak guna bangunan dengan jangka waktu 20 tahun. Dengan adanya ketentuan konversi, maka status tanah hak eigendom hanya berlaku sampai tanggal 24 September 1980, artinya pemilik hak diberi waktu 20 tahun untuk mengurus konversi tersebut. Apabila tanah tersebut tidak dirubah, tanah hak eigendom menjadi tanah yang kembali dikuasai negara (Parlindungan, 2001:7). Bagi penduduk yang masih memenuhi syarat dan menduduki tanah negara bekas hak eigendom diberikan prioritas untuk mengajukan hak atas tanah tersebut.

Cuman dalam kenyataanya, masih cukup banyak kasus sengketa tanah bekas hak barat setelah 20 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Masih ada tanah barat yang tidak dikonversi status kepemilikannya oleh pemilik atau ahli warisnya. Dan hal ini bisa semakin rumit kasusnya apabila dalam penguasaan secara yuridis, pemilik atau ahli waris tidak menguasai secara fisik tanah tersebut karena kelalaiannya.

Sesuai Undang-Undang Pokok Agraria, negara kita menganut asas nasionalitas, sehingga hanya warga negara Indonesia (WNI) saja yang mempunyai hak milik atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

  1. Hanya WNI dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2.
  2. Tiap-tiap WNI, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Merujuk pada asas nasionalitas, tentunya yang bisa memiliki hak milik tanah di Indonesia hanya orang Indonesia saja. Kepemilikan tanah yang dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang dan melanggar hukum negara. Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas. Ketentuan yang mengatur ini dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 41-45 Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah. Aturan-aturan tersebut melarang kepemilikan tanah di Indonesia oleh warga negara asing (WNA). (Menurut Parlindungan (dalam Syarief, 2014: 3)).

Sumber Referensi Yang Digunakan

  1. Harsono, B. (2003). Hukum agraria Indonesia; sejarah pembentukan UUPA, isi & pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
  2. Soetojo, M. (1961). Undang-Undang Pokok Agraria dalam pelaksanaan landreform. Jakarta: Staf Penguasa Perguruan Tertinggi.
  3. Parlindungan, A. P. (2001). Berakhirnya hak-hak atas tanah menurut sistem Undang-Undang Pokok Agraria. Bandung: CV Mandar Maju.
  4. Syarief, E. (2014). Pensertifikatan tanah bekas hak eigendom. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
  5. Jurnal Komisi Yudisial Vol. 14 No. 1 April 2021 Oleh Dian Aries Mujiburohman Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.